Said Abdullah: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Premanisme

JAKARTA - Aksi premanisme berupa pemukulan terhadap pegiat media sosial, Ade Armando terus dikecam. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai aksi kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan. Karenanya, dia meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut. Sebab, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi.

"Saya juga meminta polisi mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan inkonstitusional, " jelas Said dalam keterangan persnya, Selasa (12/4/2022). 

Baca juga: Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI itu, kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa ada tekanan dan rasa takut dijamin oleh Undang-Undang (UU). Namun kebebasan harus bertanggungjawab. Artinya penggunaan kebebasan tidak menabrak kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, prasangka, tindakan anarkis, dan diniatkan untuk perubahan sosial kearah yang lebih baik.

Said mengatakan aksi massa mahasiswa yang digelar 11 April 2022 yang menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai. Presiden Jokowi pun menegaskan sikap politiknya bahwa berkomitmen melaksanakan Pemilu dan Pilkada 2024 dan tidak bersedia untuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga. Jika berpijak pada sikap ini sesungguhnya tuntutan mahasiswa pada 11 April 2022 telah terpenuhi. 

Baca juga: Puan Maharani: Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan Sebelum Memasuki Bulan Ramadan

"Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa pada 11 April 2022 yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita hargai pilihan ini, sebab memang begitulah teks dan konteks isi dan normanya UU, " terang Said.

Namun politisi PDI-Perjuangan ini khawatir niat tulus para mahasiswa ini disertai banyak pembonceng. Apalagi, eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi. Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa. "Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh tokoh politik dan orang orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa, " tuturnya. 

Baca juga: Dony Maryadi Oekon: Perlu Adanya Regulasi Penambangan Timah di Pangkal Pinang

Seyogyanya jelas Said, para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa. Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok kelompok diluar mahasiswa sedemikian bebas keluar masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa. Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur.

"Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando, " urainya. Untuk itu, politisi asal Sumenep, Madura ini berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa kedepan agar menjaga kemurnian aksi massanya. Caranya, dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik, serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan dan vandalisme. 

Baca juga: Dede Yusuf: Peta Jalan Pendidikan Perlu Disiapkan Sebelum RUU Sisdiknas Disahkan

Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden, yang tidak bertanggungjawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. “Agar kiranya Presiden Jokowi serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah langkah kontraproduktif, " imbuhnya. 

Lebih lanjut, Said juga berharap agar paska pelantikan penyelenggaraan pemilu, yakni Komisioner KPU dan Bawaslu, sesegera mungkin para penyelenggara pemilu mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu dan berbagai ketentuan teknis perundangannya, dengan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.

Baca juga: Rapat Ditiadakan Sementara, 6 Orang Komisi I DPR RI Positif COVID-19